Budaya Korupsi Ala Virus Komputer

Budaya Korupsi ala Virus Komputer

Tahun kemarin terjadi banyak serangan virus di komputer-komputer milik pemerintah. Setiap saya mengajar di kabupaten/kota selalu saya sempatkan untuk berdialog dengan para peserta diklat tentang masalah-masalah penerapan teknologi informasi di pemerintahan. ”masalah virus brontok pak” begitu jawab sebagian besar dari mereka.

Virus komputer ”brontok” memang menjadi masalah terbesar di lingkungan Jawa Tengah. Cara kerja virus brontok ini pada dasarnya adalah menduplikasi data-data yang ada di komputer sehingga apabila tidak tertangani dengan baik maka akan menyebabkan hard disk komputer menjadi penuh. Seperti orang yang membawa beban berat, apabila beban itu ditambah dua kali lipat maka dia akan merasa ”kaboten”, jalan menjadi pelan, terseok-seok dan akhirnya jatuh. Begitu pula komputer yang terkena virus ”brontok” karena hard disk yang semakin penuh maka ’jalannya’ juga semakin pelan, apalagi kalau dipergunakan untuk membuka beberapa program sekaligus, komputer leletnya minta ampun ! Lama kelamaan komputer sering mengalami ’hang’ dan akhirnya komputer malah mati, tidak bisa ’booting’ sama sekali.

Budaya Korupsi di Instansi Pemerintah
Sudah menjadi rahasia umum bahwa instansi pemerintah identik dengan korupsi. Bahkan saya pernah dengar dari salah satu tokoh nasional yang mengatakan bahwa adanya instansi baru (seperti BPPN, KPU atau malah KPKN ?) berarti ada tambahan sumber ”kebocoran” baru. Sehingga beredar kabar bahwa korupsi telah menjadi budaya di kalangan PNS. ”Gaji tidak cukup, Pak” demikian selalu saya dengar dari sebagian kawan. Atau yang lebih sadis ”kalau tidak korupsi, kapan kita bisa kaya?” Kalau sudah begini saya hanya bisa ’ngelus-ngelus bathuk’ yang tambah lama tambah lebar ini.
Njur, apa hubungan antara virus ’brontok’ dengan budaya korupsi di kalangan PNS ? Jelas erat sekali ! Pada virus brontok, data diduplikasi sehingga kerja komputer menjadi lambat. Sedangkan perilaku korupsi erat sekali dengan model-model ”mark up” anggaran, baik melalui harga beli barang yang tinggi, spek barang yang tidak jelas, jumlah panitia kegiatan yang menggelembung, hari perjalanan dinas yang panjang, kwitansi kosong, dan.............masih banyak lagi yang lainnya (menyitir lagu lamanya bang Haji Oma Irama).
Akibatnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah cenderung ’mahal’ atau dalam istilah ekonomi disebut sebagai ’ekonomi biaya tinggi’ Kalau orang bisnis bilang ’besar cost daripada kemanfaatannya’ Ya sudah........seperti juga virus ’brontok’ maka pemerintah kita makin lama akan makin terbebani dengan ’biaya-biaya’ tinggi tersebut padahal PR peningkatan pelayanan masyarakat semakin banyak dan mendesak.

Bagaimana Cara Menanganinya ?
Virus ’brontok’ seperti juga virus-virus komputer lain dapat ditangani dengan mudah tetapi butuh rutinitas dan kesabaran. Hal itu mudah dimengerti karena setiap virus pasti ada anti virusnya. Kualitas setiap anti virus di internet pada dasarnya relatif sama dalam menangani seluruh virus komputer, walaupun seperti juga setiap sistem pasti ada keunggulan dan kelemahannya. Oleh karena itu tidak ada rekomendasi anti virus khusus, boleh pakai norton, symantec, AVG, Antivir atau malah produk-produk lokal macam norman, PCAV, kill brotok, shampo anti brontok atau anti decoil.
Pelayanan anti virus secara mudah dapat ditemui dan di-download secara gratis di internet. Hanya saja seperti situs-situs komersial lain, layanan anti virus tersebut juga mengandung konsekuensi untuk selalu di update secara rutin. Ada yang seminggu sekali ada yang 10 hari sekali atau ada yang sebulan sekali. Ini penting sebagai upaya menghidupi situs-situs tersebut karena dengan semakin banyak pengunjung situs maka akan semakin banyak pula sponsor yang masuk. Tanpa dilakukan ’updating’ maka seluruh anti virus tersebut tidak akan ampuh lagi dalam menangani virus ’brontok’ karena setiap anti virus pasti diberi masa pakai (out of date or expired).
Naa........bagaimana dengan penanganan budaya korupsi di aparat pemerintah. Sama dengan anti virus, penanganan korupsi juga mudah tetapi juga membutuhkan kesabaran serta rutinitas. Materi-materi keagamaan atau materi-materi nilai-nilai menjadi obat paling ampuh dalam masalah penangana korupsi. Hanya saja perlu diingat bahwa perubahan sikap merupakan suatu proses sehingga perlu selalu diulang dan diulang lagi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik.
Artinya pembinaan mental PNS, baik dalam bentuk ceramah keagamaan maupun ceramah nilai-nilai hendaknya dilaksanakan secara rutin dan terus menerus. Orang harus selalu diingatkan untuk senantiasa berbuat baik. Ibaratnya anti virus ’brontok’ harus di update agar bisa berfungsi dengan baik maka sikap mental anti korupsi juga harus selalu ’di update’ secara rutin dan dilakukan pembersihan pula secara kontinyu terhadap pelaku-pelakunya atau ’virus-virus’ yang ada di pemerintahan.
Disamping itu perbaikan komputer baik dari segi penambahan jumlah hard disk, penambahan RAM, apalagi penggantian mother board juga diyakini akan memperbaiki kinerja komputer. Kalau di instansi pemerintah ? Perbaikan gaji dan tunjangan-tunjangan, seperti tunjangan istri, anak, kesehatan, pendidikan diharapkan mampu memberantas budaya korupsi di pemerintahan. Karena kalau tidak dilakukan maka seorang PNS selalu akan mengharapkan dan mencari ’tambahan’ penghasilan. Dan itu berarti.................